Indonesian parents are among the best in Asia

Despite the increasing reports on child abuse here,
Indonesian parents are among the best in Asia,
according to a recent survey on children's
perceptions.

The survey, which was organized by Reader's Digest
magazine and involved 3,212 girls and boys in eight
Asian countries (Indonesia, Hong Kong, the
Philippines, Singapore, Thailand, Malaysia, South
Korea and Taiwan), revealed that teens in Indonesia
gave their mothers the highest mark of A in terms of
care for their children.

Indonesian fathers got a C in terms of care for their
children, but were considered the 'coolest' in the
region, according to the survey.

Teens were asked to grade their parents style in 38
different areas (A for excellent, B for good, C for
average, D for below average, F for fail), from how
well they showed affection and communicated, to their
fashion sense, and how well -- or even if -- they
talked to their teens about sex and drugs.

However, the magazine, which will publish the survey's
results in its July edition, did not mention the
economic and social backgrounds of the girls and boys.

According to the magazine, good communication between
parents and children was the key behind the success of
Indonesian parents, suggesting that other Asian
parents could learn from it.

Indonesian parents were considered able to talk with
their children without losing their temper.

Although proud of their parents, Indonesian teens
claimed that their parents didn't help them do their
homework or take much notice of what was going on at
school, while still pushing them to succeed.

The survey did not specify any reasons as to why
Indonesian children respected their parents even
though they do not really care about their schools.

A. Junaidi, The Jakarta Post

http://www.thejakartapost.com/detailfeatures.asp?fileid=20050717.E03&irec=2




____________________________

Penerapan Sistem Ekonomi Islam

Carut-marutnya perekonomian di Indonesia seperti tidak pernah berkesudahan. Krisis ekonomi yang makin parah ini berdampak juga pada krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Secara global (mujmal) Alquran menyebutkan dengan 'iradh 'an dzikri (berpaling dari ketentuan-Ku), sebagaimana dinyatakan dalam Surah Thoha: 124, "Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit (sulit) dan Kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta."

Sebelumnya juga Rasulullah saw. memprediksi dalam sebuah hadis riwayat Imam Thabrani dari Ibnu Abbas, akan terjadinya berbagai krisis dalam kehidupan umat manusia yang sangat beraneka ragam apabila terdapat berbagai hal yang dilakukan sebelumnya, yaitu:

Pertama, krisis kepribadian, yang ditandai dengan mudahnya orang bersumpah dan berjanji dan sangat mudah pula mengingkarinya. Krisis ini mengakibatkan dikuasainya kehidupan oleh orang-orang yang memusuhi Allah dan rasul-Nya serta memusuhi orang-orang yang beriman. Mereka juga berusaha menguasai kekayaan dan sumber alam serta mata pencarian masyarakat tersebut.

Kedua, krisis keimanan, yang ditandai dengan keengganan ber-tahkim kepada ketentuan Allah dan rasul-Nya, keengganan menjadikan Alquran dan sunah Rasul sebagai rujukan dalam penataan dan pemecahan berbagai masalah yang dihadapinya. Krisis ini mengakibatkan merajalelanya kefakiran dan kemiskinan, membubungnya harga-harga, dan hukum yang dijadikan permainan semata oleh orang-orang yang punya pengaruh besar dan berduit.

Ketiga, krisis moral, yang tercermin dengan merajalelanya tempat-tempat prostitusi, praktek aborsi yang mengakibatkan timbulnya penyakit-penyakit kelamin yang mematikan.

Keempat, gaya hidup materialistis, yang tercermin pada gejala berlomba-lombanya mencari dan menumpuk harta kekayaan tanpa memperhatikan cara mendapatkannya dengan menghalalkan segala cara mendapatkannya. Gaya hidup ini ditandai keengganan berzakat, berinfak ataupun bersedekah hingga hilang rasa ukhuwah dan solidaritas kemanusiaan yang menonjol semangat individualistik dan kebatilan. Krisis dalam gaya hidup ini akan mengundang azab Allah swt. dalam bentuk musim kemarau yang panjang, kerusuhan di mana-mana, dan bencana alam lainnya.

Karakter Ekonomi Islam

Sejalan dengan berkembangnya kegiatan ekonomi, berkembang pula ilmu ekonomi yang melahirkan sistem-sistem ekonomi. Sampai pada Thomas Aquinas, kegiatan ekonomi masih diingatkan akan adanya bahaya bunga atau riba. Tetapi, setelah itu kegiatan ekonomi lebih banyak didominasi logika-logika manusia yang saling bertentangan, yang mengakibatkan makin melebarnya jurang antara si kaya dan miskin (akibat doktrin Adam Smith yang terkenal dengan istilah the invisible hand yang membiarkan berlakunya survival of the fittest) atau doktrin trade of A.W. Philips yang mengakibatkan pengangguran dan inflasi dan sebagainya.

Demikian pula sistem ekonomi sosialis komunis yang didominasi perencanaan dan penguasaan alat-alat produksi secara terpusat oleh negara karena mengabaikan hak-hak individual ternyata juga tidak membawa kesejahteraan kepada umat manusia.

Sebagai ajaran yang syaamil (mencakup) dan kaamil (sempurna) serta mutakaamil (saling melengkapi dan terkait yang berlandaskan pada wahyu Allah swt., tentu ajaran Islam mengandung pula ajaran yang berkaitan praktek-praktek ekonomi yang akan membawa pada kesejahteraan dan keselamatan hidup umat manusia (Q.S. 21: 107).

Dalam terminologi syariat, ekonomi termasuk kelompok muamalah, dan muamalah termasuk pada bagian syariat yang terkait erat dengan akidah dan akhlak (Q.S. 14: 24--26). Atas dasar tersebut, kekhususan-kekhususan ekonomi Islam tereletak pada karakteristik dan wataknya yang berbeda dengan individualisme dan kapitalisme serta berbeda pula dengan sosialisme-komunisme.

Secara umum, menurut Yusuf Qardhawi, dalam bukunya Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, karakteristis ekonomi Islam itu ada empat; ilahiah, akhlak, kemanusiaan, dan pertengahan.

Ilahiah, ekonomi Islam adalah ekonomi ilahiah karena titik berangkatnya dari Allah swt., tujuannya mencari rida Allah, dan cara-caranya juga tidak bertentangan dengan syariat-Nya.

Seorang muslim melakukan kegiatan produksi, di samping memenuhi hajat hidupnya, keluarga, dan masyarakatnya, juga karena melaksanakan perintah Allah swt. (Q.S. 67: 15). Ketika seorang muslim mengonsumsi dan memakan dari sebaik-baiknya rezeki dan yang halal, ia merasa sedang melaksanakan perintah Allah (Q.S. 2: 168). Ia menikmatinya dalam batas kewajaran dan kesahajaan, sebagai bukti ketundukannya kepada perintah Allah (Q.S. 7: 31--32).

Ketika berusaha, ia tidak akan berusaha dengan sesuatu yang haram, tidak akan melakukan riba dan menimbun barang, tidak akan berbuat lalim, tidak akan menipu, mencuri, korupsi, dan kolusi dan tidak pula melakukan praktek suap-menyuap (Q.S. 2: 188). Ketika memiliki harta, seorang muslim tidak akan menahannya karena kikir, tidak membelanjakan dengan cara boros; ia merasa hartanya itu merupakan amanah dari Allah swt. untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya (Q.S. 24:33).

Dalam pandangan Islam, ekonomi bukan tujuan, melainkan semata-mata sarana yang lazim baginya mencapai tujuan yang lebih tinggi dan sarana penunjang dan pelayan bagi realisasi akidah dan syariatnya.

Akhlak, kesatuan antara ekonomi dan akhlak ini akan makin jelas pada setiap langkah-langkah ekonomi, baik yang berkaitan produksi, konsumsi, distribusi, maupun kegiatan lainnya. Akhlak adalah landasan sekaligus bingkai bagi setiap aktivitas ekonomi. Jack Aster, pakar ekonomi Prancis, dalam bukunya, Islam dan Perkembangan Ekonomi, menyatakan Islam sebuah sistem hidup yang aplikatif dan secara bersamaan mengandung nilai-nilai akhlak yang tinggi.

Kedua hal ini berkaitan erat, tidak pernah terpisah satu dengan yang lainnya. Dari sini bisa dipastikan kaum muslimin tidak akan menerima sistem ekonomi kapitalis yang hanya mementingkan keuntungan material dengan mengesampingkan hal-hal yang bersifat moral. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang mengambil kekuatan wahyu Allah di Alquran, dan karena itu pasti berakhlak. Akhlak ini mampu memberikan makna baru terhadap konsep nilai dan mampu mengisi kekosongan pikiran yang nyaris muncul akibat era industrialisasi.

Kemanusiaan, ekonomi Islam adalah ekonomi kemanusiaan, artinya, ekonomi yang memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat kejiwaan. Manusia merupakan tujuan--antara kegiatan ekonomi dalam Islam, sekaligus merupakan sarana dan pelakunya, dan memanfaatkan ilmu yang diajarkan Allah swt. kepadanya dan anugerah serta kemampuan yang diberikan-Nya. Di antara nilai kemanusiaan yang sangat menonjol dalam segala aktivitas yang diperintahkan ajaran Islam--termasuk kegiatan ekonomi--adalah keadilan, persaudaraan, saling mencintai, saling membantu, dan tolong-menolong. Sebab itu, harta tidak boleh hanya dimiliki sekelompok orang kaya (Q.S. 59: 7). Adanya kesadaran pada setiap harta yang kita miliki terdapat hak-hak orang lain (Q.S. 70: 24--25) yang tercermin dalam pelaksanaan zakat, infak, dan sedekah yang dikeluarkan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, yang pada umumnya adalah orang yang duafa dan fakir miskin (Q.S. 9:60).

Pertengahan/keseimbangan, keseimbangan merupakan ruh dari ajaran Islam, sekaligus merupakan ruh pula bagi kegiatan perekonomian Islam. Misalnya, keseimbangan dalam pemilikan antara individu dan masyarakat (negara).

Secara jujur diakui aplikasi ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi yang tersebut di atas masih memerlukan usaha dan kerja keras yang sungguh-sungguh dari semua pihak yang terlibat di dalamnya. Mislanya, yang menyangkut penyadaran umat tentang perlunya kegiatan ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam yang merupakan konsekuensi keimanan yang mengaharuskan aplikasi secara kafah (Q.S. 2: 208), demikian pula pemilikan SDM muslim yang andal, profesional, amanah, dan terpercaya, serta pemilikan lembaga ekonomi Islam seperti bank yang bebas dari riba.

* Muhammad Taufik, Wartawan 'Lampung Post'

LAMPUNG POST, Jum'at, 1 Juli 2005

......kata

diambil sebuah kata yang sama sekali tak diketahui maknanya.
disentuh bibir dirasa lidah dan dikunyah gigi.
tak sedikitpun saripatinya keluar terasa dalam mulut.
ditelan menembus tenggorokan melalui berbagai usus sampai jatuh kelambung.
tak tercerna sedikitpun walu lambung terus bergetah.
berlalu ke usus besar lalu bermuara ke rektum.
tak sedikitpun ada yang hancur di mamah tubuh.
itu utuh kembali.

diambil kata yang sama lalu dibagi untukmu separuh.
tersentuh di bibir berbagai ucapan yang tak diketahui makna sebelumnya.
otak bekerja lebih ringan, karenahati lah yang terus mengolah kata itu
hingga tercerna di dalam jantung lalu menyambung keseluruh saraf.

sama sekali irrasional.
kenapa harus di bagi dulu untuk mu baru terasa dan tercerna....
apakah kat itu memang harus di bagi dulu sebagai prasyarat atau mahar...?
entahlah...

kata itu diketahui maknanya...
di ambil lagi dan terus kubagikan khusus untukmu...

indonesian human index

Taruna Ikrar


Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Raih Peringkat
117Publikasi: 05/07/2005 16:23 WIB
eramuslim - Indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia
2005 berada pada level 117 dari 175 negara yang
mendapat penilaian dari lembaga kependudukan dunia,
United Nations Development Programme (UNDP). Posisi
Indonesia dalam hal IPM jauh lebih rendah dari
Malaysia, Filipina bahkan Vietnam yang berada pada
posisi 110.

"IPM Indonesia tahun ini memang menurun dari tahun
lalu yang berada pada posisi 111 dari 117 negara,"
ujar Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN) ArjosoSoemarjati, di Jakarta, akhir
pekan kemarin.

Menurutnya, rendahnya kualitas manusia Indonesia
dikarenakan masih kurangnya akses sebagian penduduk
terhadap pendidikan dan kesehatan. Dari 215 jiwa
penduduk Indonesia, sedikitnya 40 juta jiwa berada
dalam kemiskinan.

Dari segi pendidikan, berdasar hasil survey sosial
ekonomi nasional 2003 tercatat hanya 36, 21% penduduk
usia 10 tahun ke atas yang tamat SLTP ke atas,
sementara 9,07 % penduduk masih berada buta huruf.

Celakanya, lanjut Soemarjati, keadaan tersebut masih
diperparah dengan kondisi sebagian besar perempuan
Indonesia karena masih belum maksimalnya sosialisasi
soal keadilan dan kesetaraan jender dalam berbagai
bidang. "Dalam hal pendidikan dan budaya, misalnya,
masih menempatkan sebagian besar perempuan Indonesia
pada posisi marginal," sambunnya.

Untuk itu, dikatakan Soamarjati, harus ada political
will besar dari pemerintah dan masyarakat untuk
sama-sama memperjuangkan hak dan kewajiban yang sama
antara laki-laki dan perempuan. "Tanpa melupakan
kodratnya sebagai wanita, perempuan berhak untuk maju
bersama kaum pria," harapnya.

IPM yang buruk ini ditandai dengan rendahnya mutu
pendidikan, kasus gizi buruk, angka pengangguran yang
meningkat, dan rendahnya pendapatan ekonomi
masyarakat. (sdn/bkkbn)




Candidate Doctor (Ph.D), at Departement of Cardiology
Faculty of Medicine, Niigata University,
Asahimachi 1-754, Niigata 51-8510,
JAPAN
Phone: +81-(25)-227-2183, Fax: +81-(25)-227-0774
Research For Dissertation:
"Gene Therapy of Arrhythmia Syndrome, Specification of Long QT Syndrome: Position of Gene I313K"

Perbankan Nasional Dikuasai Asing (its all about the money....)

Perbankan Nasional Dikuasai Asing
Oleh H Darmansyah Asmoerie


Kamis, 7 Juli 2005
Konon, sebagai negeri maritim yang punya Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Indonesia banyak ditiru negara lain. Salah satunya Swiss (Switzerland), negeri kecil di Eropa yang tak punya laut, ingin meniru Indonesia. Singkat cerita, Duta Besar Swiss pun diperintahkan oleh presidennya untuk menghadap Presiden Indonesia. Sang dubes memaparkan keinginan negaranya untuk membentuk Departemen Kelautan kepada presiden. Mendengar pemaparan Dubes Swis, Presiden RI pun bertanya, "Bukankah negara Anda tidak punya laut? Kenapa bersusah payah ingin membentuk Departemen Kelautan?" Tak dinyana, Dubes Swis menjawab pertanyaan Presiden Indonesia dengan cerdas. "Betul, Pak Presiden. Tapi bukankah Indonesia yang tak punya uang juga punya Departemen Keuangan?"

Humor di atas memang jenaka dan bisa membuat orang tersenyum penuh pengertian. Faktanya, bagaimana mengaku punya uang jika utang Indonesia mencapai 150 miliar dolar lebih? Utang sebesar itu, artinya, sama dengan pernyataan yang aneh tapi nyata bahwa setiap bayi yang lahir di Indonesia (dengan asumsi jumlah penduduk 220 juta jiwa) sudah terbebani utang Rp 7 jutaan. Luar biasa bukan? Padahal uang Rp 7 juta bagi kebanyakan orang Indonesia nilainya amat besar.

Ambil contoh, sebagian besar pedagang kaki lima yang menghidupi anak istrinya di Jakarta, total modalnya tak sampai Rp 7 juta. Dengan modal pas-pasan, sekitar Rp 2-3 juta, mereka survive dan bisa menghidupi anak-anaknya secara normal. Ini artinya, dengan memiliki modal awal Rp 7 juta, niscaya para pedagang kaki lima yang jumlahnya jutaan orang tak mungkin punya anak yang terkena busung lapar. Multiplier efect-nya juga akan luar bisa besar dari modal Rp 7 juta tadi. Mungkin seluruh angkatan kerja dengan pendidikan apapun tidak ada yang menganggur, minimal sebagai pelayan dagangan kaki lima tadi.

Ilustrasi di atas amat menarik jika kita melihat persoalan perbankan Indonesia, yang merupakan penggerak perekonomian nasional. Kenapa menarik? Karena ternyata dunia perbankan Indonesia sekarang dikuasai pihak asing. Bayangkan, menurut riset Indef, per Maret 2005, jika bank-bank yang dimiliki pihak asing digabungkan, mereka ternyata menguasai 42,33 persen aset perbankan nasional. Nilai aset sebesar itu jauh melebihi aset bank-bank berstatus badan usaha milik negara (BUMN).

Celakanya, dominasi pihak asing itu tak hanya dalam jumlah aset perbankan, tapi juga dalam penghimpunan dana masyarakat. Per Maret 2005, dana pihak ketiga (DPK) di Indonesia yang masuk ke kantong bank-bank milik asing mencapai 43,38 persen atau Rp 961,07 triliun. Padahal, pada saat yang sama, DPK yang masuk ke kantong bank-bank pelat merah hanya mencapai 37,94 persen atau Rp 840,54 triliun. Ini berarti selisih dana masyarakat yang disimpan bank milik asing dengan bank BUMN mencapai jumlah Rp 120,53 triliun. Sebuah jumlah yang cukup besar.

Apa arti penguasaan aset perbankan oleh pihak asing, sementara utang negara kepada pihak asing amat besar? Jika Bung Karno masih hidup, niscaya dia akan menggebrak: itulah penjajahan gaya baru, neokolonialisme, yang harus dienyahkan dari bumi Pertiwi. Sayang, Bung Karno telah tiada. Dari rezim ke rezim, aset negara telah diperjual-belikan atas nama liberalisasi perdagangan. Kita masih ingat ketika Indosat dijual negara ke perusahaan Singtel Singapura. Padahal Indosat -- perusahaan telekomonikasi yang punya Palapa, satelit kebanggaan bangsa -- jelas-jelas sehat dan menguntungkan. Mengapa Indosat yang dijual, bukan anak perusahaannya?

Begitu pula ketika bank-bank papan atas satu demi satu dijual ke pihak asing seperti BCA, Bank Niaga, dan Danamon dengan harga amat murah. Ironisnya pula, dalam waktu dekat, BCA akan menjadi anchor bagi dunia perbankan Indonesia. Mau ditaruh di mana rasa nasionalisme bangsa ini jika yang jadi anchor dunia perbankan justru bank yang pemiliknya perusahaan asing?

Terus terang, kita bukan bangsa yang xenofobia. Sikap xenofobia sudah bukan zamannya lagi. Dunia sudah terbuka lebar dan uang tak mempunyai tanah air. Namun demikian, ekspos kasus penguasaan perbankan nasional oleh pihak asing ke permukaan tetap perlu untuk mengingatkan bahwa dunia perbankan di suatu negara punya misi untuk meningkatkan perekonomian negara tempat bank berdomisili. Apa yang terjadi di Indonesia, ternyata bank-bank milik asing tadi "belum" (kalau tak mau dikatakan tidak) punya komitmen kuat untuk mengangkat perekonomian nasional.

Faktanya, mereka lebih banyak mengucurkan kredit konsumsi ketimbang kredit korporasi. Bank Danamon, misalnya, sepanjang tahun 2004 mengucurkan kredit konsumsi Rp 4,12 triliun, jauh lebih banyak ketimbang kucuran kredit untuk korporasi, usaha menengah, usaha mikro dan modal kerja investasi. Bank-bank milik asing pun telah menyeret bank-bank lain untuk melakukan hal sama, sehingga kredit konsumsi kini menjadi tren perbankan nasional. Hal ini bisa kita lihat dari tren pertumbuhan kredit konsumsi, yang per Maret 2005 saja, mencapai 54,25 persen. Fenomena ini tidak bisa dibiarkan karena bank-bank nasional telah melenceng dari misi utamanya. Apalah arti dunia perbankan kalau keberadaannya tidak menjadi pendorong dunia usaha?

Kalau kredit konsumsi dibiarkan terus tanpa batas, lalu apa pula bedanya bank dengan tukang kredit yang menawarkan barang-barang konsumsi dari rumah ke rumah? Padahal, misi perbankan jauh lebih besar dari itu, yaitu mengembangkan dunia usaha untuk meningkakan perekonomian suatu negara. Nah, kalau kredit konsumsi yang berkembang -- yang terjadi -- adalah sebaliknya. Masyarakat lebih suka jadi konsumen ketimbang menjadi produsen. Jika hal itu terjadi, negara akan bangkrut pelan-pelan karena akan tergilas pasar.

Melihat fenomena seperti itulah, sebaiknya otoritas moneter mulai membenahi berbagai peraturan perbankan untuk menghindari kasus malfungsi bank-bank di atas. Di Korea Selatan, misalnya, otoritas meneter mempersilahkan bank-bank asing berdiri di Seoul. Tapi syaratnya, mereka harus menempatkan 25 persen portfolio kreditnya untuk kelompok usaha kecil dan menengah. Nah, beranikah otoritas moneter melakukah hal-hal seperti itu? Lagi-lagi, persoalan tersebut tergantung pada sikap dan rasa nasionalisme kita untuk mengangkat nasib bangsa.

Melihat gambaran tersebut, kita jadi ingat cerita John Perkins dalam bukunya Confessions of an Economic Hit Man (2004). Perkins mengaku bahwa selama 30 tahun ia menjadi "ekonom pembunuh bayaran" di NSA (National Security Agency), AS. Tugas Perkins adalah menganalisis bagaimana caranya menghancurkan ekonomi negara-negara berkembang dan miskin. Salah satu caranya, meminjamkan uang miliaran dolar kepada negara-negara tertentu sehingga mereka tak mampu membayarnya. Jika sudah demikian, baru kemudian negara-negara tersebut diperas ekonominya.

Cerita Perkins itu tampaknya pas sekali dengan perjalanan Indonesia. Di zaman Orde Baru, Indonesia mendapatkan pinjaman yang luar biasa besar dari negara-negara donor yang didikte AS melalui IMF, Bank Dunia, IGGI (CGI), dan lembaga keuangan internasional (Barat) yang lain. Ternyata, pinjaman tersebut akhirnya membelenggu Indonesia sendiri karena tak mampu membayarnya. Dari sanalah, lalu masuk konsep perdagangan bebas dan liberalisasi ekonomi. Dalam kondisi Indonesia yang sesungguhnya "tak mampu bayar utang" dan ekonomi terjepit, negara-negara besar itu menekan agar Indonesia menjual aset-asetnya yang bagus. Maka melayanglah aset-aset negara yang strategis seperti Indosat dan perbankan nasional.

Skenario pemiskinan suatu negara seperti yang diungkapkan Perkins kemudian benar-benar terjadi. Hasilnya, ya begitu deh, Indonesia kini terjebak dalam ketergantungan ekonomi. Indonesia yang kaya sumber alam "dikibuli" dan hidup dari utang luar negeri tanpa bisa mengembangkan kemampuannya sendiri. Tragis memang. Celakanya, kondisi seperti itu tampaknya akan terus berjalan seiring dengan makin banyaknya aset-aset strategis negara yang berpindah tangan ke pihak asing. Walhasil, tepat sekali bila sejumlah LSM di Indonesia dalam demonya beberapa waktu lalu membikin poster bertuliskan "Sale Indonesia!" ***

(Penulis peneliti ekonomi dan sosial
di sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta).

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=114318